Peristiwa Kudatuli—singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli—terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta dan menjadi salah satu titik balik dalam sejarah perlawanan politik terhadap Orde Baru. Insiden ini merupakan hasil dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berujung pada penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, oleh kelompok yang tidak setuju dengan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Peristiwa ini mencerminkan taktik kekuasaan Orde Baru dalam menekan kekuatan oposisi, sekaligus memperlihatkan keberanian rakyat sipil dalam membela demokrasi. Artikel ini membahas latar belakang konflik internal PDI, kronologi peristiwa Kudatuli, tokoh-tokoh kunci, serta dampak jangka panjang terhadap politik Indonesia.
Latar Belakang Konflik Internal PDI Peristiwa Kudatuli
1. Kebangkitan Megawati Soekarnoputri
Pada Kongres PDI di Surabaya tahun 1993, Megawati Soekarnoputri—putri Presiden pertama RI, Soekarno—terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Kepemimpinan Megawati segera menarik simpati publik, terutama dari kalangan masyarakat urban dan aktivis pro-demokrasi.
Namun, pemerintah Orde Baru tidak menyukai kebangkitan tokoh oposisi karismatik, apalagi yang membawa nama besar Soekarno. Kekhawatiran bahwa PDI di bawah Megawati akan menjadi kekuatan oposisi yang nyata membuat rezim melakukan berbagai cara untuk melemahkannya.
2. Kongres Medan 1996 dan Dualisme Kepemimpinan
Puncak intervensi terjadi ketika pemerintah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan pada Juni 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI menggantikan Megawati. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri kemudian mengakui kepemimpinan Soerjadi secara resmi, sementara Megawati menolak hasil kongres tersebut.
Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDI, dengan dua kubu pengetahuan yang saling mengklaim keabsahan.
Kronologi Peristiwa Kudatuli
1. Pendudukan Kantor DPP PDI
Sejak pertengahan Juli 1996, kubu Megawati menduduki kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta. Kantor tersebut dijadikan simbol perlawanan terhadap intervensi pemerintah. Setiap hari, aktivis dan simpatisan Megawati menggelar mimbar bebas, diskusi, dan orasi politik yang mengkritik pemerintahan Soeharto.
Kegiatan ini menarik perhatian luas dan menjadi pusat konsolidasi gerakan demokrasi yang mulai tumbuh di berbagai kota besar.
2. Penyerbuan Kantor dan Pecahnya Kerusuhan
Pada pagi hari tanggal 27 Juli 1996, ratusan orang yang diduga pendukung kubu Soerjadi dan dibantu preman bayaran menyerbu kantor PDI. Mereka melakukan penganiayaan terhadap penghuni kantor, membakar fasilitas, dan memaksa pengosongan gedung.
Akibat penyerbuan tersebut, terjadi kerusuhan besar di sekitar kawasan Menteng dan Salemba. Massa yang marah melakukan aksi perlawanan, membakar mobil, merusak bangunan, dan bentrok dengan aparat keamanan. Pemerintah kemudian mengerahkan pasukan anti huru-hara dan militer untuk meredam situasi.
3. Korban dan Penangkapan
Peristiwa Kudatuli mengakibatkan:
-
5 orang tewas secara resmi (versi pemerintah)
-
Ratusan orang luka-luka
-
Lebih dari 100 orang ditangkap dan ditahan, termasuk aktivis pro-demokrasi
Namun, versi aktivis dan LSM menyebutkan bahwa jumlah korban lebih banyak, dan ada kasus penghilangan paksa yang hingga kini belum terungkap.
Tokoh-Tokoh Terkait Peristiwa Kudatuli
-
Megawati Soekarnoputri: Tokoh sentral PDI yang menolak intervensi pemerintah dan menjadi simbol perlawanan.
-
Soerjadi: Ketua umum hasil KLB Medan yang didukung oleh pemerintah Orde Baru.
-
Hendardi dan Sarah Lery Mboeik: Aktivis yang menjadi korban represi dalam peristiwa ini.
-
Soeharto: Presiden RI saat itu yang dituding berada di balik intervensi politik ke partai oposisi.
Dampak Politik dan Sosial Peristiwa Kudatuli
1. Simpati Publik Terhadap Megawati
Peristiwa Kudatuli justru meningkatkan simpati publik terhadap Megawati. Ia dipandang sebagai tokoh yang berani menentang kediktatoran Soeharto, dan semakin diperhitungkan dalam peta politik nasional.
2. Lahirnya Koalisi Pro-Demokrasi
Banyak kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas pasca-Kudatuli. Mereka mulai mengorganisir gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, yang kelak menjadi cikal bakal dari gerakan reformasi 1998.
3. Penurunan Citra Pemerintah
Kerusuhan dan tindakan represif yang terekam oleh media dan saksi mata merusak citra pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Orde Baru dianggap semakin otoriter dan tidak toleran terhadap oposisi.
4. Lahirnya PDI Perjuangan
Pasca Kudatuli, Megawati dan pengikutnya mendirikan PDI Perjuangan (PDIP) setelah tidak diakui lagi dalam struktur PDI yang sah versi pemerintah. PDIP kemudian menjadi partai besar dalam era reformasi, dan pada 1999, menang dalam pemilu legislatif pertama pasca-Soeharto.
Mau travel ke mana bulan ini? Cek https://odishanewsinsight.com untuk melihat itinerary juga destinasi wisata terlengkap 2025!
Upaya Pengusutan dan Keadilan Peristiwa Kudatuli
Hingga kini, penyelesaian hukum terhadap Peristiwa Kudatuli belum tuntas. Komnas HAM sempat menyelidiki kasus ini, namun tidak ada pejabat tinggi yang diadili. Pemerintah pascareformasi belum memberikan pengakuan resmi bahwa Kudatuli adalah pelanggaran HAM, meskipun para korban dan aktivis terus menuntut keadilan.
Kesimpulan
Peristiwa Kudatuli 1996 mencerminkan bagaimana kekuasaan Orde Baru menggunakan aparat negara untuk menekan oposisi politik, bahkan hingga mengorbankan nyawa dan hak asasi rakyat. Meskipun penuh luka dan ketidakadilan, peristiwa ini juga menjadi pemicu penting lahirnya gelombang perlawanan rakyat yang akhirnya menggulingkan rezim otoriter pada 1998.
Kudatuli menjadi simbol perjuangan demokrasi di Indonesia—peringatannya setiap tahun diingat sebagai hari keberanian sipil dalam mempertahankan hak politik dan kebebasan berserikat.
Baca juga artikel berikut: Pemberontakan RMS Maluku: Upaya Pembentukan Negara Sendiri
