JAKARTA, studyinca.ac.id – Dunia pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu perubahan paling penting yang perlu dipahami oleh calon mahasiswa maupun civitas akademika adalah kebijakan akreditasi terbaru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus melakukan pembaruan agar sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Menariknya, kebijakan akreditasi yang berlaku saat ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan aturan sebelumnya. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama atau istilah, melainkan menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana kualitas sebuah perguruan tinggi dan program studi dinilai. Oleh karena itu, memahami kebijakan akreditasi terbaru menjadi hal yang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi.
Memahami Kebijakan Akreditasi dalam Pendidikan Tinggi
Kebijakan akreditasi merupakan seperangkat aturan dan standar yang digunakan pemerintah untuk menilai serta menjamin mutu perguruan tinggi dan program studi di Indonesia. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk negara, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT untuk tingkat institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM untuk tingkat program studi.
Tujuan utama dari kebijakan akreditasi adalah memastikan bahwa setiap perguruan tinggi telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti. Standar ini mencakup berbagai aspek penting mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, sistem tata kelola, hingga luaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut. Tanpa penilaian yang memadai, sebuah kampus tidak bisa meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah yang sah secara hukum.
Perlu diketahui bahwa kebijakan akreditasi bukan hanya urusan internal kampus semata. Hasil penilaian ini berpengaruh langsung terhadap mahasiswa karena menjadi salah satu pertimbangan utama saat melamar pekerjaan, mendaftar beasiswa, hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak perusahaan besar dan instansi pemerintah yang mensyaratkan pelamar berasal dari kampus dengan status penilaian tertentu.
Perubahan Besar Melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 yang membawa perubahan besar dalam kebijakan akreditasi. Aturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang sebelumnya menjadi dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sejak 2 September 2025, aturan lama resmi dicabut dan digantikan dengan regulasi baru ini.
Salah satu perubahan paling mencolok dalam kebijakan akreditasi terbaru adalah orientasi penjaminan mutu yang lebih luas. Aturan sebelumnya berfokus pada pemenuhan SN Dikti secara nasional. Sementara itu, regulasi baru mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku secara global. Perubahan ini menandakan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia kini diarahkan untuk melampaui batas domestik.
Selain itu, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga membawa kabar gembira bagi banyak perguruan tinggi. Aturan ini menegaskan kembali keberadaan status Terakreditasi Unggul untuk perguruan tinggi, yang sempat menjadi perdebatan pada aturan sebelumnya. Dengan kembalinya status ini, perguruan tinggi memiliki ruang untuk terus berkompetisi secara sehat dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Status Penilaian dalam Kebijakan Akreditasi Terbaru
Berdasarkan kebijakan akreditasi yang berlaku saat ini, status penilaian perguruan tinggi dan program studi dibagi menjadi beberapa kategori. Setiap kategori memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda bagi penyelenggara pendidikan maupun mahasiswa. Memahami perbedaannya akan sangat membantu dalam memilih kampus yang tepat.
Berikut status penilaian berdasarkan kebijakan akreditasi terbaru:
- Pertama, Terakreditasi Sementara diberikan kepada perguruan tinggi atau program studi yang baru dibentuk. Status ini bersifat awal sebagai tahap transisi sebelum mengikuti evaluasi menyeluruh. Institusi dengan predikat ini wajib mengajukan asesmen lanjutan untuk memperoleh peringkat Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul paling lambat dua tahun sejak mulai beroperasi.
- Kedua, Terakreditasi menandakan bahwa perguruan tinggi atau program studi telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Predikat ini menjadi bukti bahwa institusi tersebut memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berwenang menerbitkan ijazah resmi.
- Ketiga, Terakreditasi Unggul merupakan capaian tertinggi dalam sistem akreditasi. Peringkat ini diberikan kepada institusi yang melampaui standar nasional yang ditetapkan. Kampus dengan status ini menunjukkan kualitas akademik, tata kelola, riset, dan kontribusi sosial yang sangat baik.
- Terakhir, Tidak Terakreditasi diberikan kepada perguruan tinggi atau program studi yang belum memenuhi standar mutu minimum. Konsekuensinya serius, karena institusi tidak dapat meluluskan mahasiswa dan izin operasionalnya berpotensi dicabut oleh pemerintah.
Peran BAN-PT dan LAM dalam Kebijakan Akreditasi
Pelaksanaan kebijakan akreditasi di Indonesia melibatkan dua lembaga utama yang memiliki peran dan kewenangan berbeda. Kedua lembaga ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa seluruh perguruan tinggi dan program studi di Indonesia telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
BAN-PT bertugas melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi secara institusional. Selain itu, BAN-PT juga menangani penilaian program studi yang belum tercakup dalam LAM yang sudah beroperasi. Pada tahun 2025, BAN-PT telah menerapkan sistem informasi baru bernama SAPTO 2.0 untuk pengelolaan penilaian secara daring dan terpusat. Sistem ini menggantikan sistem lama dan mencakup seluruh proses mulai dari pengajuan pertama hingga perpanjangan status penilaian.
Sementara itu, LAM bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap program studi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Setiap LAM memiliki standar tersendiri yang harus disetujui oleh BAN-PT sebelum diterapkan. Menariknya, standar LAM dirancang untuk melampaui SN Dikti sehingga program studi yang berhasil memenuhi standar tersebut berhak menyandang status Terakreditasi Unggul.
Perlu diketahui bahwa kebijakan akreditasi saat ini juga mengatur soal pembiayaan penilaian. Untuk memperoleh status Terakreditasi, biaya penilaian ditanggung oleh pemerintah. Namun, untuk pengajuan status Terakreditasi Unggul, biaya ditanggung oleh perguruan tinggi itu sendiri karena bersifat sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu ke level tertinggi merupakan inisiatif dan komitmen dari masing-masing kampus.
Masa Berlaku dan Perpanjangan Status Penilaian
Salah satu aspek penting dalam kebijakan akreditasi adalah masa berlaku status penilaian. Aturan terbaru menetapkan bahwa masa berlaku status penilaian baik untuk perguruan tinggi maupun program studi adalah delapan tahun. Angka ini lebih panjang dibandingkan aturan lama yang hanya memberikan masa berlaku lima tahun.
Perpanjangan masa berlaku menjadi delapan tahun tentu memberikan keuntungan bagi perguruan tinggi. Kampus memiliki waktu lebih panjang untuk fokus pada peningkatan mutu tanpa harus terburu-buru mempersiapkan penilaian ulang. Namun, hal ini juga berarti bahwa tanggung jawab menjaga kualitas secara konsisten selama delapan tahun menjadi semakin besar.
Bagi perguruan tinggi yang masa berlaku penilaiannya habis setelah Agustus 2025, perpanjangan akan dilakukan berdasarkan mekanisme pemantauan dan evaluasi mutu secara otomatis melalui sistem SAPTO 2.0. Mekanisme ini disebut automasi dan bertujuan menyederhanakan proses perpanjangan tanpa mengurangi ketatnya standar penilaian yang diterapkan.
Di sisi lain, perguruan tinggi yang masih menyandang status penilaian berdasarkan sistem lama seperti A, B, C atau Unggul, Baik Sekali, Baik tidak perlu khawatir. Status tersebut tetap diakui dan berlaku hingga masa berlakunya habis. Perguruan tinggi baru akan dinilai berdasarkan aturan baru saat mengajukan penilaian ulang atau perpanjangan status.
Dampak Kebijakan Akreditasi bagi Calon Mahasiswa
Kebijakan akreditasi memiliki dampak langsung yang sangat besar bagi calon mahasiswa. Memilih kampus dengan status penilaian yang baik bukan sekadar soal gengsi, melainkan berkaitan langsung dengan keabsahan ijazah, peluang karier, dan akses terhadap berbagai kesempatan penting di masa depan.
Berikut dampak kebijakan akreditasi yang perlu diketahui calon mahasiswa:
- Pertama, ijazah hanya bisa diterbitkan oleh program studi yang telah memiliki status penilaian. Program studi yang berstatus Tidak Terakreditasi tidak bisa meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah yang sah secara hukum. Hal ini berarti gelar akademik yang diperoleh dari kampus tanpa penilaian bisa dinyatakan tidak sah oleh pemerintah.
- Kedua, status penilaian kampus menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di berbagai instansi pemerintah. Pelamar harus melampirkan bukti bahwa perguruan tinggi dan program studi tempat mereka lulus telah mendapat penilaian resmi. Yang dihitung bukan status terbaru, melainkan status penilaian pada saat tanggal kelulusan pelamar.
- Ketiga, pendaftaran beasiswa baik dalam maupun luar negeri sering mensyaratkan peringkat tertentu dari lembaga pendidikan asal. Pelamar dari kampus dengan status Terakreditasi Unggul atau yang setara memiliki peluang lebih besar diterima dibandingkan peringkat di bawahnya.
- Keempat, perusahaan besar juga kerap menjadikan status penilaian kampus sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi awal penerimaan karyawan. Mahasiswa dari kampus dengan status penilaian tinggi cenderung mendapat kepercayaan lebih dari pemberi kerja.
- Terakhir, berdasarkan data BAN-PT per Agustus 2025, baru terdapat sekitar 190 perguruan tinggi dari total lebih dari 4.000 kampus di Indonesia yang telah meraih status Terakreditasi Unggul. Angka ini menunjukkan bahwa meraih peringkat tertinggi memang bukan hal yang mudah dan menjadi bukti kualitas yang sangat prestisius.
Tips Memilih Kampus Berdasarkan Kebijakan Akreditasi
Memahami kebijakan akreditasi akan sangat membantu calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi yang tepat. Jangan sampai terjebak hanya pada nama besar kampus tanpa memperhatikan status penilaian yang dimilikinya. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan.
- Pertama, selalu periksa status penilaian terbaru dari kampus dan program studi yang diminati. Informasi ini bisa dilihat melalui laman resmi BAN-PT atau situs PDDIKTI milik pemerintah. Pastikan status penilaian masih berlaku dan belum kedaluwarsa.
- Kedua, perhatikan bukan hanya status penilaian kampus secara keseluruhan, tetapi juga status penilaian program studi yang ingin dituju. Sebuah kampus mungkin memiliki status Terakreditasi Unggul secara institusi, tetapi program studi tertentu di dalamnya bisa saja memiliki status yang berbeda.
- Ketiga, bandingkan status penilaian antara beberapa kampus yang menjadi pilihan. Jika memiliki skor yang sama, perhatikan aspek lain seperti fasilitas, kompetensi dosen, jejaring alumni, dan peluang magang atau kerja sama dengan dunia industri.
- Keempat, jangan ragu untuk bertanya langsung kepada pihak kampus mengenai rencana peningkatan status penilaian di masa depan. Perguruan tinggi yang sedang dalam proses pengajuan peningkatan ke Terakreditasi Unggul menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu pendidikan.
- Terakhir, waspadai kampus atau program studi yang berstatus Tidak Terakreditasi. Memilih kampus tanpa status penilaian yang jelas bisa berdampak sangat merugikan di masa depan, mulai dari ijazah yang tidak diakui hingga kesulitan melamar pekerjaan.
Kesimpulan
Kebijakan akreditasi merupakan bagian vital dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang terus mengalami pembaruan. Perubahan terbaru melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 membawa orientasi baru yang mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga menyesuaikan diri dengan standar global. Status penilaian yang dimiliki sebuah kampus berpengaruh langsung terhadap keabsahan ijazah, peluang beasiswa, dan prospek karier lulusannya. Oleh karena itu, memahami kebijakan akreditasi secara menyeluruh menjadi langkah yang sangat bijak bagi setiap calon mahasiswa sebelum menentukan pilihan perguruan tinggi.
Eksplorasi lebih dalam Tentang topik: Pengetahuan
Cobain Baca Artikel Lainnya Seperti: Fakultas Ekonomi Jurusan Mata Kuliah dan Prospeknya
